Ilustrasi, sumber foto: Tribun Jabar/Gani Kurniawan
3Tangkas - Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengaku pesimis dengan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro akan efektif membendung lonjakan kasus COVID-19. Hal ini dikarenakan laju perpindahan penduduk masih relatif tinggi selama kebijakan tersebut dilaksanakan. Apalagi saat ini kasus COVID-19 di Tanah Air didominasi varian Delta baru yang penyebarannya jauh lebih cepat.
Kebijakan yang dipilih pemerintah ini bertolak belakang dengan desakan ribuan orang yang meminta diberlakukan karantina wilayah atau lockdown secara regional.
"Jadi, memang beginilah kebijakan pemerintah selalu lebih berorientasi ke ekonomi. Sehingga, sulit untuk memprioritaskan kesehatan. Sementara, kita berbicara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19," kata Hermawan saat dihubungi pada Rabu (23/6/2021) .
Sementara itu, di sisi lain, Presiden Joko Widodo "Jokowi" mengatakan bahwa ia harus memprioritaskan kesehatan di atas ekonomi. Namun, eksekusi di lapangan sangat berbeda. Bahkan, para ahli kesehatan dan ahli epidemiologi telah memperingatkan bahwa biaya yang harus disiapkan akan jauh lebih besar jika sektor kesehatan tidak pulih.
Jadi, kata Hermawan jika kebijakan yang diambil seperti ini, maka ke depan pemerintah akan terpaut dalam menangani pandemi. Ledakan kasus COVID-19 juga diperkirakan akan terus berlanjut dan dapat menyebabkan fasilitas kesehatan kolaps.
Apakah situasi COVID-19 di Indonesia sekarang sudah menyerupai pandemi di India?
India diuntungkan karena produsen vaksin COVID-19, sedangkan Indonesia tidak
Dalam pandangan Hermawan, situasi pandemi di Indonesia diperkirakan lebih buruk dari India. Saat ini, sudah mulai terdengar bahwa sejumlah warga meninggal karena COVID-19 saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ada juga kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkut jenazah pasien COVID-19 menggunakan truk karena ambulans tidak tersedia.
“Kita (situasi pandemik) bisa lebih buruk dari India karena setelah dilanda badai, India kembali memberlakukan (kebijakan) lockdown. Hasilnya kasus turun drastis meski kasus hariannya masih tinggi, tetapi relaksasi sudah mulai diberlakukan,” kata Hermawan.
Berdasarkan data dari situs World O Meter hari ini, penambahan kasus harian adalah 859. Akumulasi kasus COVID-19 di India mencapai 30.028.709. Total korban tewas di sana mencapai 390.691.
“Sebenarnya sistem kesehatan di India itu bagus, tetapi karena penduduknya mencapai 1,3 miliar, lalu variabel pendidikan dan budaya tidak berbeda jauh dengan Indonesia, maka kasusnya parah,” ujarnya.
Namun, India memiliki keunggulan karena mereka adalah produsen vaksin COVID-19. Salah satu vaksin yang diproduksi adalah AstraZeneca.
"Sementara, Indonesia kondisinya bisa lebih buruk karena kita bukan negara produsen vaksin, kita punya warga yang tak disiplin, pemerintah juga tidak tegas," katanya.
Perekonomian akan terpuruk jika sektor kesehatan tidak pulih
Rasa pesimistis terhadap efektivitas PPKM Mikro juga diungkapkan sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU), Sulfikar Amir. Namun, ia memahami bahwa alasan di balik ketegasan pemerintah dalam memilih PPKM Mikro didorong oleh alasan finansial.
"Tapi, tetap saja PPKM Mikro yang diperketat bukan pilihan yang tepat karena kalau efektif dari kemarin-kemarin jumlah kasus bisa terkendali. Tetapi, kan faktanya tidak," kata Sulfikar melalui pesan singkat, Selasa, Juni. 22, 2021.
Hal itu terbukti, karena hari ini (Rabu) Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi selama pandemi, yakni 15.308 kasus harian. Akumulasi kasus COVID-19 mencapai 2.033.421. Angka positifnya masih sangat tinggi, mencapai 51,62 persen. Artinya setiap 1 dari 2 orang di sekitar kita mungkin telah terpapar COVID-19.
Sulfikar mengatakan, jika pemerintah ngotot menerapkan kebijakan PPKM Mikro, diperlukan sistem data yang akurat dan biosurveilans yang ketat. "Sedangkan, kita kan sampai sekarang saja gak punya detail kasus penularan terjadi di mana saja," katanya.
Sementara kebijakan yang setengah-setengah, seperti PPKM Mikro, dinilai Hermawan justru membuat sektor ekonomi semakin terpuruk. Ia menyamakan situasi di Indonesia dengan utang, di mana semakin lambat membayar, semakin banyak utang yang harus dibayar.
“Selama hulu persoalannya yakni tak memutus mata rantai COVID-19 maka pemerintah akan keluar uang terus baik dari kas negara mau pun kas warga bangsa,” kata Hermawan.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut lockdown berdampak besar pada sektor ekonomi dan sosial
Sementara itu, dalam keterangan pers hari ini, Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan para pakar kesehatan untuk melakukan lockdown regional atau PSBB total. Bahkan, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta, esensi lockdown dan PPKM Mikro itu sama, yakni membatasi aktivitas masyarakat.
"Oleh sebab itu tak perlu dipertentangkan," kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara hari ini.
Ia juga meyakini jika implementasi PPKM Mikro di lapangan baik, laju pengendalian COVID-19 bisa terjadi. Untuk itu, ia juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mempertajam pelaksanaan PPKM Mikro.
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito lebih terbuka soal alasan pemerintah tidak menerapkan PSBB. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa berdampak besar pada sektor sosial, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih menerapkan PPKM Mikro yang lebih kuat pada periode 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.
“Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya termasuk keamanan ini juga akan implikasinya terlalu besar,” kata Ganip, Senin, 21 Juni 2021.
Ia juga mengklaim sejauh ini PPKM Mikro berdampak signifikan dalam menekan laju penularan COVID-19.
0 Komentar