Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. /ANTARA/Puspen Kemendagri
3TANGKAS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, berkomitmen mendorong pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan.
“SE bersama ini menjadi sangat penting karena ini bisa menjadi landasan hukum sekaligus menjadi pegangan bagi daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” kata Tito dalam keterangan resminya, Senin (31/5/2021).
SE dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2021.
Tito mengatakan ada enam bidang yang disepakati menjadi arahan atau pedoman, khususnya bagi Pemerintah Daerah (Pemda), dalam surat edaran tersebut, antara lain organisasi, transparansi, dan digitalisasi.
Dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan produksi UKM
Menurut Tito, pengadaan barang dan jasa yang transparan dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan memperkuat data produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Tito.
Tito berharap transparansi dan prinsip tepat sasaran tidak menghambat realisasi APBD.
Mempercepat realisasi belanja barang dan jasa
Tito juga mengatakan, realisasi APBD harus dipercepat agar lebih banyak uang beredar di masyarakat dan meningkatkan daya beli di tingkat rumah tangga serta mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah meningkatkan belanja modal pada triwulan II 2021. Tito juga mengingatkan belanja modal harus dilakukan melalui program padat karya.
“Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal,” kata Tito.
Peran penting APKASI dalam pemulihan ekonomi
Tito mengatakan peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sangat penting untuk menjembatani aspirasi daerah, memberikan masukan kepada pemerintah pusat, memahami kebijakan pusat kemudian menerjemahkan dan mensosialisasikannya kepada seluruh anggota APKASI.
Dalam pemulihan ekonomi ini, Tito juga berpesan untuk mencari peluang peningkatan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah dan sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah agar belanja daerah bisa dipercepat.
“Cari peluang misalnya masalah pangan yang masih bisa menjanjikan di tengah situasi pandemik COVID-19, kemudian sektor pertanian, perikanan dan sektor pertambangan yang masih bisa survive dan bisa memberikan kompensasi bagi sektor-sektor lain yang tertekan,” kata Tito.
Tito juga meminta bupati memberikan kemudahan pemberian izin usaha bagi pengusaha atau investor, baik dari dalam maupun luar negeri, guna memulihkan perekonomian di tingkat daerah dan nasional.
0 Komentar